Semua Calon Presiden Ternyata Pernah Menjalankan Neolib
Buku ini tidak dimaksudkan untuk mengangkat atau menjatuhkan salah satu pihak yang sedang merebutkan posisi kepresidenan. Yang jelas penerbitan buku ingin Indonesia memiliki pemimpin yang baik. Kata penerbit, kami ingin Indonesia memiliki pemimpin yang bisa membawa Indonesia negeri kaya raya dengan penduduk yang melimpah, yang keceerdasannya tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain kembali menemukan kejayaannya.
Buku ini merupakan kerja keroyokan dari "Warta Ekonomi" dan membentangkan berbagai hal ihwal centang perentang Neoliberalisme yang tiba-tiba muncul di wilayah perkamapanyean. Dalam sajiannya mengupas apa dan bagaimana neoliberilisme itu, bahkan memberikan contoh-contoh negara yang menganutnya. Barangkali pembaca jadi tertegum bahwa semua calon presiden terjerat di ranah ini, artinya tidak ada capres yang nir terlibat dari neolib. Agar wacana menjadi kmplit buku ini menjelaskan beberapa pokok pikiran dari neolib yang digolongkan sebagai berikut:
[Moneteris]
Ini adalah kelompok teori yang paling dikenal dikalangan neolib, dengan berpijak pada asumsi adaptive dan rational expectation, market clearing Walrasian [ketika supply sama demand /dititik ekuilibrium], serta money neutrality [perubahan jumlah unag yang beredar hanya mempengaruhi variabel nominal, bukan variabel riel] dalam jangka pendek dan money-neutrality dalam jangka panjang.
[Penolakan terhadap Perencanaan Terpusat]
Argumen ini menentang sebuah perencanaan ekonomi terpusat oleh negara. Dasar argumen ini adalah bahwa perencanaan terpusat pada sebuah perekonomian yang modern dan kompleks terus menerus berubaha akan membutuhkan informasi di luar kemampuan sebuah negara. Mereka berpendapat bahwa yang mampu untuk memenuhi kebutuhan informasi itu adalah rivalitas individu dan pencari untung. Sehingga, dapat dikatakan secara ekstrem semua bentuk intervensi negara akan gagal atau mengancam kemerdekaan. Argumen ini telah diterima secara luas, bahkan oleh kelompok yang pro intervensi
[Kekuatan Lambaga]
Teori ini meripakan ekspansi lebih jauh lagi dari argumen yang menentang sebuah perencanaan terpusat dan campur tangan negara. Argumen ini mengatakan bahwa setiap bentuk kelembagaan yang sengaja diciptakan untuk memberikan keuntungan tertentu pada kelompok tertentu atau pada perekonomian (Protrksi perdagangan, kebijakan upah minumum, atau jaring pengaman sosial) cenderung mrenciptakan kekakuan pada jangka panjang.
[Principal Agent Model of Bureaucracy]
Asumsi maksimasi harus diterapkan secara simetrik baik terhadap agen dari sektor swasta maupun publik terhadap birokrasi, tetapi juga menggugat asumsi negara kesejahteraan yang menibatkan netralitas berokrasi
[Rent Seeking]
Teori ini berargumen bahwa satu kebijkan industri dan subtitusi impor, selain menghilangkan kemungkinan peningkatan kesejahteraan dari perdagangan, juga akan memicu merebaknya monopoli dan oligopoli di negara berkembang.
[Penolakan terhadap Perusahaan Publik dan Privatisasi]
Kaum neoliberal juga berpendapat bahwa satu sumber utama dari inefisiensi ekonomi dan stagnasi yang dialami oleh banyak negara berkembang.
...........sebuah terminologi yang menggambarkan watak neolib, sehinga siapa saja, apakah individu atau lembaga, bahkan pemikiran yang bersentuhan atau setidaknya linier dengan terminologi di atas dapat dikategorikan sebagai neolib.
Buku ini juga meneropong berbagai perilaku para Capres kita, yakni meilihat rekam sejaknya, apakah terkategori neolib
NEOLIBER....negara-negara penganut neoliberal
Tepat di halaman 17 dan 18 buku ini, diungkap beberapa negara penganut neoliberalime.
Ketika diterapkan ternyata ternyata tingkat atau kadarnya untuk setiap negara berbeda, tentunya selalau diadaptasikan dengan karakter negara. Negara-negara penganut neo liberal itu antara lain:
Swedia
Hongkong
Cile
Kanada
Australia
Jepang
Selandia Baru
Afrika Selatan
KADAR NEOLIBERALISME PARA CAPRES
Untuk menakar kadar neolib para Capres, buku ini sengaja mengundang pikiran para pengamat, seperti:
[Revrisond Baswir-Staf Pengajar Universitas Gajahmada]
....Justru paham neoliberalisme bisa terlihat dari sejumlah kebijakan privatisasi BUMN. Ketiga capres yang maju sangat kental dengan agenda privatisasi BUMN tersebut. Ketiga capres semuanya mantan orang dalam pemerintahan, sehingga suli mengubah neoliberalime itu. Tiga capres itu tidak meyakinkan kita kalau mereka bisa menjalankan ekonomi kerakyatan.
[Fajroel Rachman, Ketua Pedoman Indonesia]
....,"semuanya itu agen neoliberalisme,SBY, JK, dan Megawati menjual blok minyak dan Gas, menjual BUMN, dan berhutang masif. Megawati membuat kontrak blok gas Tangguh, yang berpotensi merugikan negara RP.750 triliun (25 tahun), menjual murah Indosat sekitar Rp. 5,26 triliun kepada Tamasek Holdings, dijual lagi kepada Qtel (Qatar) senilai US$1,8 miliar, dan pengusaan Indosat oleh Qtel diijinkan oleh SBY-JK hingga 65%.
SBY-JK juga menjual BUMN seperti PT Garuda Indonesia, PT.Krakatau Stell, PT Bank Tabungan Negara, PT Yogya Karya, dan PTPN III, IV dan VIII. Bahkan, SBY-JK selama 26 Mei 2008-5 Mei 2009 menjual blok migas., Akibatnya, dari total produksi minyak Indonesia (September 2008) sebesar 850.982 barel perhari, Chevron Pacific Indonersia menguasai 425.478 barel perhari, sedangkan Pertamina hanya 108.233 barel perhari.
Parahnya lagi, pinjaman luar negeri oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) selama 2001-2009, pada masa Megawati dan SBY-JK, terus bertambah. Hingga 31 Januari 2009, total utang pemerintah [PLN & SBN] adalah Rp. 1.667 triliun
[Tjipta Lesmana, Pengamat Komunikasi Politik]
"Neoliberal di negara kita tampaknya mulai berkibar setelah Orde Baru runtuh. Maka pemerintahan Megawati--Juga Habibie dan Gus Dur--sesungguhnya juga berwatak neolib. Penjualan [Privatisasi] BUMN digenjot habis-habisan pada era Megawati. Campur tangan Asing dalam perekonomian terasa sekali, misalnya dalam menyusun sebuah undang-undang, atau pengurangan subsidi BBM. Para menteri yang duduk dalam pemerintahan Megawati selalu mengklaim mereka tidak salah.......Tentang BUMN, GBHN 1999-2004 juga menegaskan, bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum, didorong untuk privatisasi melalui pasar modal. Dengan "senjata" TAP MPR tentang GBHN ini, pemerintahan Gus Dur dan Megawati pun melego banyak BUMN."
EKONOMI PANCASILA
Ekonomi Pancasila juga dibentangkan di buku ini,.....
Pada tahun 1979, Emil Salim menampilkan gagasan mengenai Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah suatu model sistem ekonomi yang lahir dari tercapainya titik keseimbangan dari berayunnya "bandul jam" kebijakan dan perkemabangan ekonomi dari ke kiri ke kanan sejak awal kemerdekaan, dari haluan liberal ke sosialis dan kemudian dari sosialis ke liberal. Kemudian beberapa dasa warsa berikutnya, Mubyarto mengangkat kembali gagasan Emil salim mengenai Ekonomi Pancasila bersama Boediono yang kini menjadi calon wakil presiden RI. Keduanya berusaha untuk mengoptimalisasikan Ekonomi Pancasila secara komrehensif, baik malkro dan, mikro dengan asumsi teori mengenai manusia dan epistemologi ekonominya. Berkaitan dengan isu ekonomi rakyat, dalam wacana selanjutnya ia berpendapat bahwa pilar ekonomi Pancasila adalah perekonomian rakyat.
Data buku
JUDUL: Membongkar Neolib Di Indonesia
PENULIS: Tim Warta Ekonomi
PENERBIT: Warta Ekonomi. Jl.Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. Telp.[021] 315 3732
TEBAL: iii+69, ; 15 x 23 cm
CETAKAN: Juni 2009
HANYA LEWAT
Hikmat Kusumaningrat, menuliskan bagaimana pola pikir, pola sikap dan pola tindak SBY terhadap ekonomi kerakyatan. Bukan hanya janji, dan bukan hanya ekperimentasi. Semuanya dilakukan dengan pasti.
