Dua tahun yang lalu—tahun 2005, bertepatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 60, penerbitkan Kompas menghadirkan sebuh buku dengan judul “Proses Pelapukan—Tantangan Indonesia Merdeka”. Dengan di editori oleh Brigita Isworo Laksmi.
Buku ini seperti album yang mendokumentasikan perjalanan republik ini dengan berbagai dimensi permasalahan. Tampaknya buku ini seperti kaleideskop, dirancang dengan cermat, dan didukung dengan foto-foto yang sangat istimewa. Buku ini menggambarkan pudarnya pesona Republik Indonesia, dan dengan tegas dikatakan Indonesia saat ini sedang dalam proses pelapukan. Buku ini boleh dikatakan sebagai edisi lengkap atas refleksi Harian Kompas dalam menyambut 60 tahun Indoensia Merdeka. Harapan warung tentunya, ingin mengundang edisi baru yang melengkapi edisi sebelumnya, entah itu dalam bentuk sisipan [suplemen], atau lainnya. Buku ini pantas diacu oleh siapa saja, terutama di ranah pendidikan, sehingga para siswa akan memperoleh informasi khusus perjalanan Negara Republik ini.
Detil Buku
JUDUL : Proses Pelapukan –Tantangan Indonesia Merdeka
PENULIS: Brigita Isworo Laksmi [editor]
PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara. Jl. Palmerah Selatan 26-28. Jakarta 10270 E-mail: buku@kompas.com
CETAKAN : I --Januari 2005
HALAMAN : xliii+188 hlm; 14 cm x 21 cm
ISBN: 979-709-237-2
Buku ini seperti album yang mendokumentasikan perjalanan republik ini dengan berbagai dimensi permasalahan. Tampaknya buku ini seperti kaleideskop, dirancang dengan cermat, dan didukung dengan foto-foto yang sangat istimewa. Buku ini menggambarkan pudarnya pesona Republik Indonesia, dan dengan tegas dikatakan Indonesia saat ini sedang dalam proses pelapukan. Buku ini boleh dikatakan sebagai edisi lengkap atas refleksi Harian Kompas dalam menyambut 60 tahun Indoensia Merdeka. Harapan warung tentunya, ingin mengundang edisi baru yang melengkapi edisi sebelumnya, entah itu dalam bentuk sisipan [suplemen], atau lainnya. Buku ini pantas diacu oleh siapa saja, terutama di ranah pendidikan, sehingga para siswa akan memperoleh informasi khusus perjalanan Negara Republik ini.
Detil Buku
JUDUL : Proses Pelapukan –Tantangan Indonesia MerdekaPENULIS: Brigita Isworo Laksmi [editor]
PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara. Jl. Palmerah Selatan 26-28. Jakarta 10270 E-mail: buku@kompas.com
CETAKAN : I --Januari 2005
HALAMAN : xliii+188 hlm; 14 cm x 21 cm
ISBN: 979-709-237-2
Cuplikan terbatas:
Buku ini membentangkan, bahwa proses pelapukan tampak mencolok dalam sejumlah bidang. Pada aspek territorial misalnya, wilayah Indonesia menciut setelah Sipadan—Ligitan terlepas dan jatuh ke tangan Malaysia. Pesona alam juga terancam pudar akibat penanganan yang tiadak serius. Proses kehancuran dan penghancuran ekologis tampak berlangsung sangat cepat. Hutan dan pasir laut terus dieksplotasi habis-habisan, tanpa ada upaya drastis menghentikan.
Potret kemunduran terlihat jelas pula dalam bidang ekonomi. Sekedar ilustrasi, Indonesia pernah menjadi eksportir gula nomor dua di dunia, tetapi kini menjadi importir nomor satu. Posisi Indonesia pun semakin tergeser oleh Malaysia dalam produksi sawit.
Kedodoran dalam bidang ekonomi juga kelihatan pada penanganan masalah energi. Indoensia akan terancam mengalami krisis energi hebat jika tidak dilakukan antisipasi. Energi merupakan salah satu kebutuhan vital masayarakat modern. Kelangkaan listrik dan sember energi lain akan menggangu kehidupan secara keseluruhan.
Buku ini membentangkan, bahwa proses pelapukan tampak mencolok dalam sejumlah bidang. Pada aspek territorial misalnya, wilayah Indonesia menciut setelah Sipadan—Ligitan terlepas dan jatuh ke tangan Malaysia. Pesona alam juga terancam pudar akibat penanganan yang tiadak serius. Proses kehancuran dan penghancuran ekologis tampak berlangsung sangat cepat. Hutan dan pasir laut terus dieksplotasi habis-habisan, tanpa ada upaya drastis menghentikan.
Potret kemunduran terlihat jelas pula dalam bidang ekonomi. Sekedar ilustrasi, Indonesia pernah menjadi eksportir gula nomor dua di dunia, tetapi kini menjadi importir nomor satu. Posisi Indonesia pun semakin tergeser oleh Malaysia dalam produksi sawit.
Kedodoran dalam bidang ekonomi juga kelihatan pada penanganan masalah energi. Indoensia akan terancam mengalami krisis energi hebat jika tidak dilakukan antisipasi. Energi merupakan salah satu kebutuhan vital masayarakat modern. Kelangkaan listrik dan sember energi lain akan menggangu kehidupan secara keseluruhan.
Tentang PILKADA :
Buku ini juga melihat dengan cermat beberapa akibat yang ditimbulkan oleh Pilkada—Pemilihan Kepala Daerah, ternyata menyisakan beberpa problema berupa konflik. Paparan ini memberikan isyarat, betapa sulitnya ketika model pemilihan langsung ini aplikasikan.
Sistem pilkada langsung menurut buku ini, dibebani harapan besar yaitu bisa menjadi pintu masuk perubahan besar menyangkut system politik yang lebih demokratis. Namun, tetap saja harapan perubahan itu dinilai masih belum sejalan dengan kecenderungan dalam system kepartaian Indonesia yang sentralistis. Ternyata dalam pilkada tetap saja penentu masih berada ditangan pengurus pusat partai politik. Akhirnya puilkada tidak akan menjamin penguatan demokrasi local manakala pengutan kelembagaan tidak dilakukan secara serius.[hal : 7-8]
Tentang Pemberantasan Korupsi
Pada tahun 2001, seorang-orang bernama Endin Wahyudin—kuasa hokum Aminah, mengungkapkan bahwa tiga majelis hakim Mahkamah Agung, telah menerima suap darinya, total 196 juta rupiah. Endin melaporkan ketika hakim ke Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [TGPTPK]
Wajah birokrasi Indonesia masih saja tetap korup, wajah aparat penegak hokum pun masih belum jauh berubah dari perdagangan perkara, dan wajah peradilan juga masih tetap sama; sarat dengan mafia peradilan. Kasus-kasus korupsi terus saja terjadi meski presiden di setiap rezimnya berulang-ulang berbicara soal pemeberatasan korupsi.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, ketiak itu. B.Lynn Pascoe seusai menghadiri sebuah acara di Mahkamah Agung menjelaskan, setiap orang yang berusaha di Indonesia harus mengeluarkan 10-15 persen dari investasinya untuk praktik korupsi.
Hasil survey terhadap kantor pemerintahan yang dilakukan tahun 1999-2000 oleh Institute for Policy and Communication menyebutkan, pejabat yang membuat peraturan dan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembelian adalah pejabat public yang paling banyak korupsi besar-besaran.
[Wusana kata: Dalam buku ini sarat dengan artikel yang menggambarkan realitas yang sebenarnya dari sebuah perjalanan bangsa, semuanya memiliki maksud yang luhur sebagai upaya penyadaran senyampang dalam suasana Hari Ulang Tahun Kemerdekaan]
Buku ini juga melihat dengan cermat beberapa akibat yang ditimbulkan oleh Pilkada—Pemilihan Kepala Daerah, ternyata menyisakan beberpa problema berupa konflik. Paparan ini memberikan isyarat, betapa sulitnya ketika model pemilihan langsung ini aplikasikan.
Sistem pilkada langsung menurut buku ini, dibebani harapan besar yaitu bisa menjadi pintu masuk perubahan besar menyangkut system politik yang lebih demokratis. Namun, tetap saja harapan perubahan itu dinilai masih belum sejalan dengan kecenderungan dalam system kepartaian Indonesia yang sentralistis. Ternyata dalam pilkada tetap saja penentu masih berada ditangan pengurus pusat partai politik. Akhirnya puilkada tidak akan menjamin penguatan demokrasi local manakala pengutan kelembagaan tidak dilakukan secara serius.[hal : 7-8]
Tentang Pemberantasan Korupsi
Pada tahun 2001, seorang-orang bernama Endin Wahyudin—kuasa hokum Aminah, mengungkapkan bahwa tiga majelis hakim Mahkamah Agung, telah menerima suap darinya, total 196 juta rupiah. Endin melaporkan ketika hakim ke Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [TGPTPK]
Wajah birokrasi Indonesia masih saja tetap korup, wajah aparat penegak hokum pun masih belum jauh berubah dari perdagangan perkara, dan wajah peradilan juga masih tetap sama; sarat dengan mafia peradilan. Kasus-kasus korupsi terus saja terjadi meski presiden di setiap rezimnya berulang-ulang berbicara soal pemeberatasan korupsi.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, ketiak itu. B.Lynn Pascoe seusai menghadiri sebuah acara di Mahkamah Agung menjelaskan, setiap orang yang berusaha di Indonesia harus mengeluarkan 10-15 persen dari investasinya untuk praktik korupsi.
Hasil survey terhadap kantor pemerintahan yang dilakukan tahun 1999-2000 oleh Institute for Policy and Communication menyebutkan, pejabat yang membuat peraturan dan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembelian adalah pejabat public yang paling banyak korupsi besar-besaran.
[Wusana kata: Dalam buku ini sarat dengan artikel yang menggambarkan realitas yang sebenarnya dari sebuah perjalanan bangsa, semuanya memiliki maksud yang luhur sebagai upaya penyadaran senyampang dalam suasana Hari Ulang Tahun Kemerdekaan]
No comments:
Post a Comment